Jakarta, Ronggolawe News – Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto buka suara terkait calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi. Hasto menilai laporan itu muncul usai Ganjar lantang menyuarakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.
“Kita lihat bagaimana reaksinya, aksi reaksinya. Baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, langsung disetrum, ada yang melaporkan (ke) KPK,” ucapnya dalam acara Election Talk di FISIP Universitas Indonesia, Kamis (7/3/2024).
Hasto juga menyebut upaya pembungkaman bukan hanya menimpa Ganjar. Dia lalu menyebutkan sejumlah media yang ikut ‘disetrum’ usai melaporkan dugaan kecurangan pemilu.
“Itu setruman-setruman itu banyak sekali ini. Media udah banyak yang disetrum, Tempo, Kompas, Media Indonesia. Dan inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural,” ujarnya.
Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK oleh Indonesia Police Watch (IPW) pada Selasa. 05/03/2024. IPW melaporkan Ganjar dan mantan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023, Supriyatno, atas dugaan menerima gratifikasi.
Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 bernama Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo ke KPK. Laporan itu disebut IPW berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi.
“Jadi pertama (inisial) S, mantan Dirut Bank Jateng 2014-2023, kemudian juga GP,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Selasa. 05/03/2024.
Ganjar juga telah bersuara atas pelaporannya ke KPK. Dia membantah telah menerima gratifikasi seperti yang dilaporkan IPW.
“Saya tidak pernah menerima pemberian/gratifikasi dari yang dia tuduhkan,” kata Ganjar saat dihubungi, Rabu. 06/03/2024.
Di satu sisi KPK juga memastikan akan mengusut laporan IPW kepada Ganjar secara profesional. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan tidak ada unsur politik dalam pengusutan laporan IPW tersebut.
“Kalau kami itu kan nggak pernah melihat apakah ini ada unsur politisnya atau nggak. Apakah ini warnanya merah, kuning, hijau, abu-abu. Saya nggak lihat seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu. 06/03/2024.
Alex mengatakan laporan dari IPW itu baru masuk di KPK pada Selasa (05/03/2024). Dia mengatakan laporan itu akan ditangani seperti laporan masyarakat lain yang diterima KPK.
“Ya sebetulnya laporan dari mana pun mekanisme di KPK kan sama, di Dumas (pengaduan masyarakat). Nanti Dumas yang akan melakukan telaahan, kekayaan informasi dengan berbagai sumber, klarifikasi, kemudian dibahas dengan Satgas Penyelidikan,” katanya.
