Tuban, Ronggolawe News – Angka stunting di Kabupaten Tuban masih cukup tinggi, yaitu 25,1 %. Angka ini di atas rata-rata provinsi, yaitu 23 % dan nasional di angka 24, 4 %. Hal ini disampaikan Kadinkes P2KB Tuban dr.H.Bambang Priyo Utomo pada saat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinkes P2KB) Kabupaten Tuban memperingati Hari Gizi Nasional ke-26 di Aula Dinas Kesehatan jalan Brawijaya, nomor 3 Tuban. Selasa, (25/01/2022).
Bambang Priyo Utomo mengungkapkan, tema tahun ini adalah Aksi Bersama Cegah Stunting dan obesitas, gizi seimbang keluarga sehat, negara kuat. Tema besar hari gizi ke- 26 yang berfokus pada penanganan kasus stunting serta obesitas sangat sinkron dengan program Pemkab Tuban. “Bagai gayung bersambut, stunting selain menjadi fokus kesehatan nasional, juga menjadi fokus program Mas Bupati saat ini,” ungkapnya.
Bambang berdalih jika penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh Dinkes P2KB saja, akan tetapi lintas sektoral. “ Selain kita bekerja sesuai SO yang ada, kita akan gandeng OPD terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan OPD terkait lainnya,” ucap Bambang.
Bambang menambahkan, stunting juga menjadi salah satu indikator kemiskinan. Untuk itu, penanganan stunting menjadi urgensi yang harus segera diselesaikan. Memutus matarantai stunting dengan cara memperhatikan gizi ibu hamil, hingga pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Seluruh
petugas gizi memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat. “ Kita punya 72 ahli gizi yang tersebar di semua rumah sakit dan 33 puskesmas. Mereka bertugas untuk memberikan edukasi kepada ibu, calon ibu, sampai remaja, Jadi jangan ada stunting-stunting lain yang lahir dari keturunan kita. Kita putus melalui pemahaman tentang pentingnya pemenuhan gizi saat hamil hingga 1000 HKP,” katanya.
Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Menik Musyahadah mengatakan, pihaknya tengah melakukan aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Menurutnya, kasus stunting di tuban masih sangat tinggi. “Masih tinggi karena diatas rata-rata provinsi dan nasional. Dan ini memacu kita agar semua anggota bekerja maksimal,” tuturnya.
Adapun untuk obesitas, Menik menjelaskan jika angka obesitas di Kabupaten Tuban meningkat dimasa pandemi. “Untuk balita 3,8 % dan untuk usia 18 tahun keatas ada di angka 21,8 %,” ungkap Menik.
Faktanya, kemudahan teknologi serta adanya sekolah daring dan sistem Work From Home (WFH) membuat masyarakat kurang bergerak, akibatnya mereka terkena obesitas. “ingin makan tinggal pesan online, dan jajan apapun terutama koren food yang saat ini digandrungi, dan makanan kaya natrium lainnya, itu memicu obesitas dan penyakit degenerative,” jelas Menik.
Untuk itu, ahli gizi di rumah sakit hingga puskesmas bertugas untuk memberikan konseling kepada masyarakat. “Pelaksana gizi dan tenaga nutrisionis bertugas untuk memberikan konseling kepada mereka, bagaimana menentukan makanan yang sehat dan bernutrisi,” tutup Menik
Sementara itu, Ketua Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) Korwil Pantura. Anto Sutanto mengungkapkan alasan mengapa Dinkes P2KB Kabupaten Tuban dinilai tidak bekerja, alasannya adalah program yang ditampilkan sebatas formalitas.
“Bagaimana dapat menjadikan Tuban Bebas Stunting, mengurangi saja tidak mampu, kenapa, karena program kerja yang ditampilkan oleh induk kesehatan di Kabupaten Tuban itu monoton, terkesan hanya seremonial dalam program kerja mereka, kesannya hanya menghamburkan anggaran saja. Dan kalau Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan KB (Dinkes P2KB) Kabupaten Tuban tidak mau membenahi sistem kerjanya tidak menutup kemungkinan Angka Stunting di Tuban akan bertambah buruk,” ungkapnya.
“Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, Kabupaten Tuban bukan hanya sekedar menjadi Kabupaten termiskin nomor 5 se-kabupaten/Kota di Jawa Timur namun akan mendapatkan tambahan satus Angka Stunting terburuk tertinggi,” tegas Anto Sutanto.(red)
