Jakarta, Ronggolawe News — Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencuri perhatian publik setelah mencatat skor hampir sempurna, 99,94, pada Indeks Kualitas Data (IKD) ASN 2025 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai tinggi ini menempatkan BGN sebagai salah satu lembaga dengan tata kelola data kepegawaian paling rapi di tingkat nasional.
Namun di balik pujian tersebut, muncul pertanyaan lanjutan: apakah kualitas data yang nyaris sempurna ini juga tercermin dalam implementasi di lapangan, khususnya dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
Nilai Sempurna, Tekanan Besar
Penilaian BKN mencakup empat aspek krusial:
Completeness 99,86
Accuracy 100,00
Timeliness 100,00
Consistency 100,00
Dengan hasil tersebut, BGN memperoleh predikat “tinggi” dan dipuji sebagai lembaga dengan fondasi manajemen SDM yang kuat.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyebut pencapaian ini sebagai cermin kerja kolektif seluruh unit.
“Prestasi ini menjadi energi positif untuk memperkuat budaya kerja profesional dan berbasis data di lingkungan BGN,” ujarnya, Senin (17/11/2025).
Plt. Kepala Biro SDM dan Organisasi, Boga Hardhana, menambahkan bahwa nilai itu menggambarkan kerapian administrasi sejak lembaga tersebut dibentuk.
“Sebagai lembaga baru, BGN terbukti mampu menata manajemen SDM secara kuat, valid, dan konsisten sejak awal,” katanya.
Ronggolawe News Catatan Kritis: Data Bagus, Lapangan Harus Lebih Bagus
Meskipun prestasi ini layak diapresiasi, beberapa catatan kritis tetap perlu diperhatikan:
- Tata kelola data bukan satu-satunya indikator keberhasilan program
Nilai tinggi tidak otomatis sebanding dengan kualitas implementasi MBG di 82,9 juta penerima. Di lapangan, masih ditemukan:
ketimpangan kualitas dapur umum,
kasus dugaan keracunan,
konsentrasi kepemilikan SPPG oleh segelintir aktor.
Ini menunjukkan data kepegawaian yang rapi tidak selalu paralel dengan eksekusi program yang rapi.
- Transparansi data publik belum maksimal
Penilaian IKD menilai data internal ASN, bukan data program MBG.
Ronggolawe News mencatat, data kepemilikan SPPG, kapasitas dapur, alur pengawasan, dan standar gizi belum dibuka secara menyeluruh ke publik.
- Reformasi birokrasi harus menyentuh operasional, bukan sekadar administratif
Skor 100 pada aspek accuracy dan consistency berarti sistem berjalan rapi di meja birokrasi.
Namun reformasi sejati adalah ketika dapur-dapur MBG di lapangan bekerja dengan standar yang sama — dari Aceh hingga Papua.
Sinergi Data dan Pelaksanaan MBG Jadi Tantangan Utama
Khairul Hidayati menegaskan bahwa data akurat menjadi kunci perencanaan SDM MBG.
Namun BGN kini menghadapi realitas lebih besar:
“Validnya data ASN hanyalah pondasi. Pelayanan gizi adalah tembok utamanya.”
Dengan cakupan penerima MBG yang masif, tantangannya kini bukan lagi soal angka di atas kertas, melainkan konsistensi implementasi di setiap dapur dan setiap menu.
Penutup: Prestasi Layak Diberi Panggung, Tapi Tetap Harus Diawasi
Ronggolawe News menilai pencapaian BGN dalam IKD 2025 adalah kemenangan administratif, bukan akhir dari perjuangan.
Prestasi ini harus menjadi:
alarm kesadaran, bukan euforia,
dasar untuk memperkuat pengawasan,
dan momentum membuka data operasional MBG secara lebih transparan.
Publik menunggu, apakah rapi di data akan berbanding lurus dengan rapi di dapur.
